BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) – Negara Indonesia sebelum memiliki pemerintahan dan wakil rakyatnya saat ini, terdapat sebuah organisasi BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Organisasi ini merupakan kependekan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibanding PPKI, lembaga ini terbentuk terlebih dahulu pada 29 April 1945.
Sudahkah Anda mengenal lebih dalam mengenai lembaga yang dibentuk Jepang ini? Simak ulasan lengkapnya berikut ini yuk!
Pengertian BPUPKI
Organisasi ini dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai Dokuritsu Junbi Cosakai (DJC). Dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Lembaga yang dibentuk pada 29 April 1945 ini merupakan bagian dari upaya bangsa Jepang untuk membantu Indonesia mencapai kemerdekaannya.
Organisasi dengan 67 anggota ini diketuai oleh Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat beserta wakilnya Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio. Sesuai dengan tujuan awal, lembaga ini bertugas menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan persiapan kemerdekaan. Baik dalam aspek politik, ekonomi, serta pemerintahan.
67 anggota BPUPKI terdiri dari 60 pribumi bangsa Indonesia sedangkan sisanya berasal dari bangsa Jepang. Sidang parlemen Jepang pada 7 September 1944 berlangsung kurang kondusif. Hal ini dilatarbelakangi negeri sakura tersebut terdesak oleh sekutu karena kekalahannya pada Perang Asia Timur Raya. Setelah kekalahan tersebut, tindakan darurat harus segera dilakukan baik di Jepang maupun negara yang dikuasainya saat itu, Indonesia.
Sejarah BPUPKI
Sejarah BPUPKI yang dimulai pada 29 April 1945 ini dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menyatakan janji kemerdekaan. Organisasi ini yang diketuai Dr. Radjiman Wedyodiningrat ini melakukan observasi untuk menjalankan proses demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini dikenal sebagai Cuo Sangi In yang berlangsung pada tanggal 28 April 1945.
Upacara peresmian BPUPKI ini dihadiri langsung oleh Letnan Jendral Nagano dan Jendral Itagaki sebagai pejabat dari Jepang. Selain itu, terdapat anggota pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Royohiko Masuka. Sebagai latar belakang, terdapat maklumat yang bertuliskan Gunseikan No. 23 tanggal 29 Mei 1945.
Maklumat ini dikeluarkan tidak lepas dari kondisi Jepang yang saat itu semakin terancam ketika perang melawan sekutu. Oleh karena itu, Dokuritsu Junbi Cosakai bukanlah murni kepentingan bangsa Indonesia saja. Melainkan upaya Jepang untuk menarik dukungan dari warga Indonesia agar bisa mempertahankan sisa wilayah yang dimiliki penjajah Jepang.
Panitia Sembilan
DJC membutuhkan sebuah kepanitiaan khusus untuk merumuskan dasar negara UUD 1945. Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya Panitia Sembilan, berikut pengurusnya :
- Soekarno (ketua)
- Moh. Hatta (wakil)
Sedangkan anggotanya adalah sebagai berikut :
- Achmad Soebardjo
- Mohammad Yamin
- Wahid Hasyim
- Abdoel Kahar Moezakir
- Abikoesno Tjokrosoejoso
- Agus Salim
- Alexander Andries Maramis
Kepanitiaan ini memiliki tugas yang tak kalah penting dengan tugas pokok BPUPKI. Berikut beberapa kewajiban Panitia Sembilan :
- Bertanggung jawab atas perumusan dasar negara Indonesia.
- Memberikan masukan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.
- Menampung saran dan aspirasi yang berasal dari berbagai tokoh di Indonesia.
- Menyusun rancangan berupa naskah pembentukan dasar negara.
Panitia Sembilan telah melakukan musyawarah pada tanggal 22 Juni 1942 yang menghasilkan rumusan dasar negara. Hasil kesepakatan ini dikenal sebagai Piagam Jakarta yang memuat isi sebagai berikut :
- Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat agama Islam bagi para pemeluknya
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Anggota BPUPKI
Adapun anggota BPUPKI dapat dibagi menjadi dua yaitu anggota BPUPKI yang berasal dari Indonesia dan Jepang. Siapa saja Itu? Berikut adalah orang-orang yang termasuk di dalam anggota BPUPKI.
A. Anggota BPUPKI dari Bangsa Indonesia
- Abdul Kaffar
- Abdul Kahar Muzakir
- Agus Muhsin Dasaad
- AR Baswedan
- Bandoro Pangeran Hairo Purobujo
- Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo
- Bendoro Pangeran Hairo Bintoro
- Raden Buntaran Martoatmojo
- Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja
- Samsi Sastrawidagda
- Sukiman Wiryosanjoyo
- Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat
- Muhammad Hatta
- A. Ahmad Sanusi
- Haji Abdul Wahid Hasyim
- Haji Agus Salim
- Pangeran Muhammad Nur
- Raden Ashar Sutejo Munandar
- Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo
- Raden Ruseno Suryohadikusumo
- Soekarno
- Abdul Halim Majalengka
- Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ario Wuryaningrat
- Ki Bagus Hadikusumo
- Ki Hajar Dewantara
- Kiai Haji Abdul Fatah Hasan
- Kiai Haji Mas Mansoer
- Kiai Haji Masjkur
- Liem Koen Hian
- Mas Aris
- Mas Sutarjo Kartohadikusumo
- A. Maramis
- Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro
- Mas Besar Martokusumo
- Mas Susanto Tirtoprojo
- Muhammad Yamin
- Raden Ahmad Subarjo
- Raden Hindromartono
- Raden Mas Sartono
- Raden Panji Singgih
- Raden Syamsudin
- Raden Suwandi
- Raden Sastromulyono
- Yohanes Latuharhary
- Raden Ayu Maria Ulfah Santoso
- Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito
- Oey Tiang Tjoei
- Oey Tjong Hauw
- Dahler
- Parada Harahap
- Mr. Raden Supomo
- Pangeran Ario Husein Jayadiningrat
- Dr Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma
- Raden Abdul Kadir
- Raden Abdulrahim Pratalykrama
- Raden Abikusno Cokrosuyoso
- Raden Adipati Ario Purbonegoro Sumitro Kolopaking
- Raden Adipati Wiranatakoesoema V.
- Raden Asikin Natanegara
- Raden Mas Margono Djojohadikusumo
- Raden Mas Tumenggung Ario Suryo
- Raden Oto Iskandardinata
- Raden Rusian Wongsokusumo
- Raden Sudirman
- Raden Sukarjo Wiryopranoto
- Tan Eng Hoa
B. Anggota BPUPKI dari Bangsa Jepang
- Matsura Mitukiyo
- Tokonami Tokuzi
- Itagagaki Masumitu
- Masuda Toyohiko
- Ide Teitiroo
- Miyano Syoozoo
- Tanaka Minoru
Tugas BPUPKI
Adapun tugas BPUPKI adalah sebagai berikut.
1. Menyusun Dasar Negara
Tugas pertama BPUPKI adalah menyusun dasar negara yang sudah diagendakan dalam sidang pertama. Perumusan ini didasarkan pada konstruksi awal terbentuknya negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.
2. Membentuk Reses
Reses merupakan aktivitas parlemen negara di luar sidang misalnya kunjungan kerja oleh individu maupun kelompok.
3. Menampung Saran dan Opini
Tugas ini diserahkan pada panitia kecil yang memiliki pemikiran yang konseptif. Dengan demikian, banyaknya saran bisa tertampung guna mencapai kemerdekaan Indonesia.
4. Membantu Panitia Sembilan
Tidak hanya membentuk Panitia Sembilan, DJC juga ikut berpartisipasi dalam diskusi saran yang masuk agar dapat dipilih yang paling sesuai.
Tujuan BPUPKI
BPUPKI memiliki dua tujuan utama dalam pembentukannya, yaitu adapun tujuan BPUPKI adalah sebagai berikut :
- Menarik simpati rakyat Indonesia agar mendukung pihak Jepang karena kalah dengan sekutu. Hingga akhirnya pada 1 Maret 1945, Jepang melakukan pengembangan sumber daya Indonesia sebagai upaya politik kolonialnya.
- Menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Sidang BPUPKI
Tahukah kamu apa yang ada
1. Sidang Pertama (2 Mei-1 Juni 1945)
Hasil sidang pertama BPUPKI adalah berupa penetapan dasar negara Indonesia, yaitu pancasila. Proses perumusan berlangsung alot karena tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, dibentuklah kepanitiaan kecil berjumlah sembilan orang yang dikenal sebagai Panitia Sembilan.
2. Sidang Kedua (10 Juli 1945-14 Juli 1945)
Sidang kedua menghasilkan kesepakatan rancangan konstitusi berupa Undang-Undang Dasar, pernyataan merdeka, bentuk negara, wilayah negara, serta kewarganegaraan.
BPUPKI memang menjadi lembaga berpengaruh pada masa perjuangan kemerdekaan. Meski tidak murni demi kepentingan kemerdekaan, lembaga ini telah menghasilkan keputusan sidang yang berpengaruh hingga saat ini.
